Pemikiran dalam perangkat kenegaraan

 PEMIKIRAN DALAM PERANGKAT KENEGARAAN 

Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan republik indonesia yang terdiri atas presiden dan pera pembantu presiden baik wakil presiden dan para mentri. pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. tujuan nasional negara indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUUD 1945 alinea keempat, yaitu :

1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumbah darah indonesia

2. memajukan kesejahteraan umum

3. mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

4. ikut melaksanakan perdamiana dunia

Perangkat kenegaraan berserta lembaga negra pada dasarnya membuat kebijakan yang dilandasi oleh pemikiran luhur untuk kepntingan dan kesejahteraan rakyat. baik kebijakn dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan. arah kebijakan pemerintahan dan prioritas pembangunan nasional yang pro rakyat akan membawa kesejahteraan umum sebagaimana tujuan nasional indonesia. 

Perangkat negara kesatuan indonesia yaitu :

1. Presiden 

presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibanya , presiden dibantu oleh satu wakil presiden. presiden dan wakil presiden di[ilih langsung oleh rakyat. 

2. Wakil presiden

wakil presiden memiliki tugas yaitu :

a. melaksanakan tugas teknis pemerintahan

b. melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden berhalangan.

c. menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal.

3. Mentri

mentri dibagi menjadi tiga yaitu :

a. mentri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerjasama antara saru menteri dengan mentri yang lainya

b. menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen . departemen merupakan badan pelaksanaan pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemn. misalnya menteri perhubungan dan menteri perdagangan.

c. menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangi oleh menteri departemen. misalnya , menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup.

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan dan melakukan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor sesuai ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainya.